Keuangan Daerah

KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS DALAM JABATAN ANGGOTA DPRD I.        PENDAHULUAN Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara baik pusat maupun daerah dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga biaya yang dikeluarkan akan membebani APBN maupun APBD. Perjalanan dinas sebagai suatu kegiatan yang pasti ada dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) menjadi salah satu pemicu ( trigger) komponen biaya penyelenggaraan negara/daerah dan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bernegara, termasuk didalamnya bagi Pemerintah Daerah. Bagi pemerintah daerah, pengaturan tentang perjalanan dinas melalui perda/perbup/keputusan yang variabel dan standarnya ditentukan sendiri oleh masing-masing daerah, sehingga variabel, standar biaya dan besaran menjadi berbeda-beda. Sebelum 2015, perbedaan besaran variabel perjalanan dinas untuk masing...

  PROSEDUR SEWA BARANG MILIK NEGARA/DAERAH I.        Pendahuluan Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah adalah   U n d ang - undang N o m or 17 t ahun 2003 t e n t a n g Keuangan N ega r a dan   U ndan g - undang N o m or 1 t ahun 20 0 4 t en t ang Pe r bendah a r aan   N ega r a. Pengertian dari Barang Milik Nega r a (BMN ) adalah semua b a rang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perol e han lainnya yang sah. Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan perundang-undangan lain tentang BMN/D yang merupakan turunan dari kedua Undang-undand tersebut adalah P e r a t u r an P e m e r i n t ah (PP) N o m or 27 T ahun 2014 t e n t ang Penge l o l a a n Ba...